Sanksi penyertaan tindak pidana dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP perspektif fiqh jinayah

Hamdan, Yusup (2012) Sanksi penyertaan tindak pidana dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP perspektif fiqh jinayah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DaftarIsi.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_Bab1.pdf Download (529kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text (BAB III) 6_Bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text (BAB IV) 7_Bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DaftarPustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)

Abstract

Penyertaan Tindak Pidana Dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan�. Pengaturan dalam pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan penyertaan tindak pidana, jika dalam sebuah peristiwa pidana terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penyertaan melakukan tindak pidana menurut Fiqh Jinayah dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Juga untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari sanksi penyertaan tindak pidana menurut Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Fiqh Jinayah. Dalam Fiqh Jinayah terdapat empat teori hukuman yang merupakan teori penyertaan melakukan tindak pidana yaitu: Pertama, hukuman pokok (al-‘uqubat al-ashliyah). Kedua, hukuman pengganti (Al-‘Uqubat Al-Badaliyah). Ketiga, hukuman tambahan (Al-‘Uqubat Al-Taba’iyah). Keempat, hukuman pelengkap (Al-‘Uqubat Al-Takmiliyah). Sedangkan teori penyertaan melakukan tindak pidana menurut KUHP ada tiga, yaitu: Pertama, teori adaequaat (sesuai, seimbang) von Kries. Kedua, teori objectiv-nachttraglicher Prognose. Ketiga, teori gabungan (Verenigings Theorie). Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode content analysis (analisis isi) terhadap Pasal 55 Ayat (1) KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana, sumber hukum primer at-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamy, buku-buku Fiqh Jinayah lainnya, (al Quran dan Hadits) dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan teknik data yang digunakan adalah kepustakaan. Dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, disebutkan “peristiwa pidana� baik kejahatan maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan dibagi atas dua macam, yaitu: pembuat langsung (onmiddelijke dader), dan pembuat tidak-langsung (middelijke dader). Fiqh Jinayah pun menjelaskan bahwa Penyertaan Tindak Pidana yang dapat dihukum dibagi atas dua macam, yaitu: Pelaku langsung (isytirak al-mubasyir) misalnya seperti yang sering terjadi pada kerusuhan-kerusuhan dalam demontrasi atau perkelahian secara keroyokan. Dan pelaku tidak langsung (isytirak bi-tasabbubi) misalnya apabila ada dua orang bersepakat untuk membunuh orang ketiga, kemudian kedua-duanya pergi, lantas yang satu mengikat korban dan yang lain memukul kepalanya sehingga mati, maka kedua-duanya bertanggung jawab atas kematian tersebut.Analisis Fiqh Jinayah terhadap pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Sanksi Penyertaan Tindak Pidana adalah hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan atas orang yang turut berbuat dengan langsung, bukan atas orang yang turut-berbuat tidak langsung.

Actions (login required)

View Item