Penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum dihubungkan dengan Pasal 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum : Studi kasus di Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut

Herlina, Ana (2019) Penetapan Desa/Kelurahan sadar hukum dihubungkan dengan Pasal 2 peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.01-PR.08.10 tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum : Studi kasus di Kelurahan Sukagalih dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN SUnan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I SKRIPSI.pdf Download (517kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (453kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV SKRIPSI.pdf Restricted to Registered users only Download (27kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (146kB) | Request a copy

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki penilaian pribadi. Dampak dari penegakan hukum ini adalah timbul atau terbentuknya kesadaran hukum masyarakat, hal tersebut karena salah satu dari lima faktor penegakan hukum antara lain adalah faktor masyarakat itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan penetapan Desa/kelurahan Sadar Hukum yang dilaksanakan di Kabupaten Garut dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kabupaten Garut. Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum disebutkan bahwa untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar,patuh, dan ta’at terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian melihat pada kehidupan masyarakat bagaiamana peraturan ini terjdai di masyarakat. pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan kemudian menelaah terhadap pelaksanaan penetepan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Hasil penelitian ini adalah penetapan Desa/kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Sukagalih dan Desa karyamukti dalam hal penyuluhan hukum baik secara langsung dan tidak langsung.Dan kendala yang tejadi terdapat dari pemerintah yang melaksanakan penyuluhan juga dari masyarakar itu sendiri yang antara lain adalah komunikasi yang kurang terbangun antara aparatur dengan masyarakat dan juga akses dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Berdasarkan penelitaian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penetapan desa/kelurahan sadar hukum dapat dilaksanakan meskipun tidak secara menyeluhuh masyarakat terlibat dalam penyuluhan hukum. Pertimbangan lainnya adalah ada kategori penetapan desa/keluraha sadar hukum yakni desa sadar hukum dengan tingkat kesadaran tinggi, desa/kelurahan sadar hukum dengan tingkat kesadaran hukum cukup, dan desa/kelurahan sadar hukum dengan tingkat kesadaran hukum lemah

Actions (login required)

View Item