Implementasi pasal 15 dan 84 Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Raka, Ida Bagus Putu Rizky Caesar (2019) Implementasi pasal 15 dan 84 Undang-undang nomor 2 Tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (64kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (26kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (564kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (560kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 adalah perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 dimana peraturan perundang-undangan ini membahas tentang lembaga-lembaga legislatif di Indonesia seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di dalam perubahan yang ada, terdapat banyak kebijakan yang cukup kontroversial salah satunya adalah penambahan kursi pimpinan di tubuh lembaga MPR dan DPR. Jumlah wakil ketua MPR bertambah dari 4 (empat) menjadi tujuh (tujuh), sementara wakil ketua DPR bertambah dari 4 (empat) menjadi 5 (lima). Penambahan kursi pimpinan ini memunculkan banyak kontra baik dalam sisi politis, pemerintahan, maupun anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implentasi pasal 15 dan 84 undang-undang nomor 2 tahun 2018 tentang penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR, dampak yang dihasilkan dari undang-undang tersebut, dan tinjauan siyasah dusturiyah terhadap undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan, khususnya teori implementasi yang dikemukakan oleh Charles O. Jones. Terdapat tiga dimensi untuk menunjang implementasi kebijakan yaitu dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Beserta dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang ada pada siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Sementara itu penelitian ini bersifat kepustakaan (library research). Dan dengan pendekatan kualitatif, diharapkan untuk memahami gejala secara utuh dengan menggali lebih dalam data dan informasi yang diperoleh di lapangan. Pendekatan kualitatif menjadi sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Berdasarkan hasil penelitian, Penambahan kursi pimpinan untuk berjumlah tiga untuk wakil ketua MPR, dan satu untuk wakil ketua DPR, pemilik kursi ini dipilih berdasarkan perolehan suara terbanyak pemilu 2014, Namun perubahan ini hanya sampai berakhirnya periode yaitu tahun 2019. Implementasi pasal 15 dan 84 UU Nomor 2 Tahun 2018 telah memiliki aspek-aspek organisasi dengan staf, wewenang, dan fasilitas. Interpretasi kebijakan ini untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Penambahan kursi juga telah di aplikasikan di lembaga MPR dan DPR. Namun kebijakan ini menghasilkan dampak yang cukup besar diantaranya potensi deadlock karena jumlah pimpinan yang genap, kecemburuan antar fraksi, dan pembengkakan anggaran dewan. Penamabahan ini harus dapat menggunakan pilar penerapan kebijakan, di sisi lain perubahan ini dilakukan karena faktor zaman dan situasi, dan sesuai dengan prinsip musyawarah namun kurang sesuai dengan prinsip kepemimpinan dan kemaslahatan.

Actions (login required)

View Item