Pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara manajemen dengan pekerja PT. KAI dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Ilyas, Deden Muhamad (2019) Pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara manajemen dengan pekerja PT. KAI dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (674kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 4 ayat (4) Juncto Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perslisihan Hubungan Industrial yang menjelaskan bahwa, Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Pasal 4 Ayat (4) Juncto Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Maka pelaksanaan mediasi antara manajemen dengan pekerja PT. KAI seharusnya terselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara manajemen dengan pekerja PT. KAI dihubungkan dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara Manajemen dengan Pekerja PT. KAI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan implementasinya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan dan di analisis. Serta pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menitik beratkan pada bahan atau data-data sekunder yang berupa hukum positif dengan meneliti bagaimana ketentuan hukum positif tersebut dalam prakteknya. Hasil peneltitian ini adalah pelaksanaan mediasi antara manajemen dengan pekerja PT. KAI di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan Pasal 4 Juncto pasal 15 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang mengharuskan 30 hari kerja, melainkan terselesaikan dalam waktu 107 hari kerja dan kendala yang dihadapi oleh Mediator Hubungan Industrial adalah kurangnya komunikasi, terlambat hadirnya para pihak, dan kurangnya data bukti. Dengan demikian dapat disimpulna bahwa Pelaksanaan mediasi yang melampaui batas waktu antara Manajemen dengan Pekerja PT. KAI tidak sesuai dengan pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesana Perslisihan Hubungan Industrial yang mewajibkan kepada mediator selambat-lambatnya menyelesaikan perselisihan dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada pelaksanaannya perselisihan ini terselesaikan dalam waktu 107 hari kerja.

Actions (login required)

View Item