Pelaksanaan delik aduan dalam pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006: Studi kasus putusan Reg.No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel

Anggraeniko, Litya Surisdani (2019) Pelaksanaan delik aduan dalam pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006: Studi kasus putusan Reg.No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (41kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (110kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (123kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) | Request a copy

Abstract

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam pertimbangan putusannya No.013-022-2006 menyatakan bahwa dalam Pasal 207 KUHP seharusnya diterapkan delik aduan, hal demikian bertujuan untuk mencegah multitafsir atas sebuah kritik yang berpeluang menghambat hak kebebasan berekpresi serta untuk mencegah adanya ketidakpastian hukum dalam negara hukum yang demokratis. Namun, putusan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu lembaga negara yang tidak menerapkan Pasal 207 KUHP sebagai delik aduan, dibuktikan dengan adanya kasus No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel yang menjerat Asma Dewi dengan dakwaan alternatif akibat dari postingannya di facebook. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksaan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel serta untuk mengetahui analisis putusan hukum hakim dalam putusan No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel. Penelitian ini menggunakan teori utama yaitu teori kepastian hukum sebagai turunanya yaitu asas legalitas, prinsip intergralistik pidana dan asas erga omnes, sebagai teori menengah yaitu teori delik dan teori penegakan hukum pidana sebagai teori aplikatif yang turunanya adalah teori efektivitas hukum pidana serta sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analisis yaitu penelitian yang memberikan gambaran sistematis terkait dengan Pasal 207 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022-2006 dengan pendekatan yuridisempiris atau disebut sebagai penelitian hukum sosiologis dengan studi kasus No.1274/Pid.Sus/2017/PN serta menggunakan jenis data kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran menggunakan kata-kata dengan analisis data dari hasil penelitian kepustakaan, wawancara serta dokumentasi terkait dengan penerapan delik aduan. Hasil penelitian menunjukan: Bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022-2006 dalam Pelaksanaan Pasal 207 KUHP harus diterapkan deik aduan, namun pada perkara pidana No.1274/Pid.Sus/2017PN.Jkt.Sel adalah tidak dilaksanakan, yang hanya diterapkan adalah delik biasa bukan delik aduan. Bahwa pertimbangan hukum hakim menolak pledoi penasehat hukum terdakwa yang berarti mengedepankan kepastian hukum tanpa melihat sisi manfaat dan keadilan. Terdapat beberapa analisis kasus yang diantaranya adalah bahwa perkara ini sudah batal sejak dalam penuntutan, putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditaati sesuai dengan asas erga omnes, nomor register berbeda dengan pasal yang diterapkan dalam putusan, memiliki objek yang kabur serta tidak adanya batasan antara kritik dan menghina.

Actions (login required)

View Item