Pengelolaan keuangan Desa Di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dihubungkan dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa untuk mewujudkan good governance

Barokah, Riki Ismail (2018) Pengelolaan keuangan Desa Di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut dihubungkan dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa untuk mewujudkan good governance. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1-COVER.pdf Download (367kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (386kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4-BAB I.pdf Download (462kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (473kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (203kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB)

Abstract

Tujuan dari ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan social budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan ADD hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam. Berdasarkan latar belakang tersebut diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut untuk mewujudkan Good Governance. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis untuk memperoleh gambaran yang jelas dengan meneliti data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui study kepustakaan dari bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder yang berkaitan dengan otonomi daerah di desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, khususnya berkaitan dengan kinerja Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Data yang diperoleh dari penelitian ini, dianalisis secara yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian tesis ini, bahwa pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan: a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; b. menetapkan PTPKD; c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Faktor- faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut : Kebijakan Pemerintah Desa Kurang Jelas, kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa pogram, peraturan dan lain-lain. Kurangnya Informasi, kurang terarahnya distribusi ADD selama ini dapat dilihat dari realita bahwa sebagian besar Desa mengalokasikan anggaran ADD nya untuk perbaikan / peningkatan fisik jalan, gedung, yang kontribusinya rendah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan sangat sedikit Desa yang mengarahkan anggaran ADD nya,. Dengan kata lain pelaksanaan ADD di Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut. Sumber Daya Manusia, dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa factor penghambat Kebijakan.

Actions (login required)

View Item