Implementasi peraturan badan penyelenggara jaminan sosial nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pendafataran dan pembayaran peserta perorangan BPJS dan dampaknya terhadap hak perlindungan kesehatan peserta BPJS

Fauzi, Ridwan (2015) Implementasi peraturan badan penyelenggara jaminan sosial nomor 4 tahun 2014 tentang tata cara pendafataran dan pembayaran peserta perorangan BPJS dan dampaknya terhadap hak perlindungan kesehatan peserta BPJS. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (460kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (467kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Download (321kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Indonesia sebagai Negara yang menerapkan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi senantiasa dalam setiap Pemerintahannya mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercermin dalam perwujudan kesejahteraan yang diantaranya hak pemenuhan kesehatan. Terobosannya pemerintah membuat sistem jaminan sosial nasional di mana BPJS sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tersebut. Dalam prakteknya kewenangan BPJS mengeluarkan peraturan diantaranya Peraturan BPJS No 4Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan yang pada kenyataannya menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan Peraturan BPJS No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan , dampak dari pelaksanaan peraturan tersebut dan uapaya hukum ang dapat dilakukan oleh peserta yang dirugikan dengan keberadaan peraturan tersebut. Penelitian ini didasari pemikiran tentang negara kesejahteraan (welfare state) Indonesia, diantaranya pemenuhan hak kesehatan melalui sistem jaminan sosial nasional yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan 34 , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ,1), keberadaan peraturan BPJS No 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 2011 tentang BPJS terdapat penyimpangan atau hal yang tidak senafas dengan UU tersebut. 2), dampak dari pelaksanaan peraturan BPJS tersebut menimbulkan kerugian bagi peserta BPJS karena peserta tidak dapat menggunakan haknya dalam pemenuhan faslitas kesehatan secara langsung karena harus menunggu tujuh hari dari setelah semua kewajiban peserta ditunaikan. 3), Upaya hukum dapat dilakukan oleh peserta yang dirugikan diantaranya, a). Pengaduan secara langsung dan tidak langsung kepada BPJS centre di tingkat pusat, regional, kantor layanan operasional kabupaten (KLOK) dan Liaison officer (LO),b). melalui mediasi yang disepakati kedua belah pihak , dan c). melalui Pengadilan sebagai jalur penyelesian terakhir. ENGLISH : Indonesia as a country that implement Pancasila as an ideology basis and the constitution NRI 1945 as the constitutional foundation that always in every government to realize the ideals of the nation are to create the social justice for all Indonesian people. It is reflected in the realization of welfare which include the health compliance rights. The government’s breakthrough made a national social security system in which BPJS as organizing agency of the social security. In practice, BPJS authority published some regulations such as BPJS regulation No. 4 2014 about the procedures for registration and payment of personal participants that in fact caused the problems. This study aimed to analyze the existence of BPJS regulation No. 4 of 2014 about the procedures for registration and payment of personal participants, the impact of the regulation implementation and the law effort that can be done by participants who are disadvantaged by the existence of these regulations. This research is based on the idea of the Indonesian welfare state such as the fulfillment of health rights through the national social security system that is based on the Constitution NRI 1945 articles 28 and 34, the Constitution No. 40 of 2004 about the social security system and the Constitution No.24 of 2011 about BPJS. The results of this study indicate that : 1. The existence of BPJS regulation No. 4 of 2014 about the procedures for registration and payment of personal BPJS participants , if it is associated with the Constitution No. 2011 about BPJS there are some irregularities or things that are not in the same breath with the Constitution. 2. The impact of the BPJS regulation implementation causes damage to the BPJS participants because the participants can not get their rights in the fulfillment of health facilities directly because they have to wait seven days after all obligations of the participants fulfilled. 3. The law effort that can be done by participants who harmed are : a. The complaint directly and indirectly to BPJS center at the central, regional, district office operational services (Kantor Layanan Operasional Kabupaten (KLOK) ) and Liaison Officer (LO), b. Through mediation that agreed by both parties, and c. through the courts as the last solution.

Actions (login required)

View Item