Perlindungan terhadap pengguna liquid vapor atau cairan rokok elektrik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Prayoga, Reffy (2018) Perlindungan terhadap pengguna liquid vapor atau cairan rokok elektrik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Diploma thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (169kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (475kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (572kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna rokok elektronik dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Keterangan-keterangan mengenai dimana produk tersebut di produksi, kode produksi, dan pemakai Bahasa Indonesia pada sebuah produk cairan rokok eletrik dan keterangan-keterangan lainnya pun tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris pada dasarnya deskriftif adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan kajian untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian dan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian dengan melakukan pengkajian, pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan BPOM Jawa Barat dan wawancara terhadap Konsumen dan produsen rokok elektrik. Bahwa produsen tidak mencantumkan keterangan pada produk liquid vapor sebagai mana pada Pasal 4 dan 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, tidak menerangkan keterangan kesehatan yang sesuai pada PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberi perlindungan terhadap pengguna rokok elektrik agar tercipta rasa aman bagi pengguna rokok elektrik, saat ini upaya pemerintah dalam melindungi konsumen hanya berupa peringatan dan sosialisasi peringatan mengenai bahaya rokok elektrik dari hasil penelitian negera-negara lain. Pemerintah seharusnya membuat peraturn mengenai rokok elektrik ini secara khusus agar terciptanya regulasi yang jelas mengenai rokok elektrik mengenai cara pemakaian, regulasi standarisasi produk, dan regulasi lainya mengenai produk rokok elektrik.

Actions (login required)

View Item