Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menikahkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing: Studi kasus di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

Maulana, Fajar Ilham (2018) Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam menikahkan warga negara Indonesia dengan warga negara asing: Studi kasus di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi berdasarkan fenomena perkawinan campuran di Indonesia, Merujuk pada UU. No.1 Thn.1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut masing-masing Agamanya. Berbekal ketentuan tersebut KUA Bojongloa Kaler menikahkan WNI dengan WN Jepang, namun tanpa memperhatikan akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yuridis KUA Bojongloa Kaler dalam menikahkan WNI dengan WN Jepang, serta akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, wawancara dan observasi. Penegakan hukum secara konkret adalah belakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Dalam hal hukum telah terpenuhi maka akan timbul lah kepastian hukum, kepastian pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan pedoman perilaku setiap orang. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Alasan yuridis KUA Bojongloa Kaler menikahkan WNI dengan WN Jepang berdasarkan pada UU No.1 Thn.1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (pasal 2 ayat (1)). Kemudian pada pasal 61 ayat (1) bahwa perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Adapun pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA (PP No.9 Thn.1975), serta dalam PMA No.11 Thn.2007 bahwa KUA memiliki fungsi pelaksanaan dan bimbingan nikah, namun bimbingan nikah yang diberikan masih bersifat umum, tidak ada pembekalan khusus mengenai akibat yang timbul dari perkawinan campuran, yang berakibat pada kurangnya pemahaman tentang akibat perkawinan campuran bagi pelaku perkawinan tersebut. WNI yang menikah dengan WN Jepang di KUA Bojongloa Kaler ini mempertahankan kewarganegaraanya masing-masing sehingga pada keluarga ini tidak tunduk pada hukum yang sama, umumnya istri lah yang mengikuti hukum sang suami namun pada pasangan ini suami lah yang tunduk pada hukum negara sang isteri karena saat ini mereka tinggal di negara sang isteri yaitu di Jepang. Anak dari hasil perkawinan mereka saat ini memiliki dwi kewarganegaraan sampai dia berusia 18 tahun, setelah itu dia harus memilih kewarganegaraannya sendiri. Pasangan campuran ini tidak mengadakan perjanjian perkawinan, akibatnya yang WNI akan dipaksa tunduk pada ketentuan untuk WNA yaitu bahwa WNA tidak berhak atas hak tanah yang berupa hak milik, hak guna usaha ataupun hak guna bangunan, hal ini dikarenakan adanya pencampuran harta dari hasil perkawinan mereka.

Actions (login required)

View Item