Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja buruh yang terkena PHK akibat mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh

Diviawati, Yesi Fitriani (2018) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja buruh yang terkena PHK akibat mendirikan serikat pekerja/serikat buruh dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_COVER.pdf

Download (65kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (79kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf

Download (451kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (320kB)
[img] Text (BAB III)
6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (268kB)
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (77kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (190kB)

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang terjadi karena berbagai sebab. Pada Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha. Dalam melaksanakan PHK yang dilakukan oleh PT. JayaMas Dwi Perkasa kepada para buruh yang mendirikan serikat buruh harus sesuai dengan Pasal 163 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kebebasan untuk mendirikan serikat burhu di atur oleh Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 tahun 2000 menyebutkan bahwa “Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” tetapi di dalam prakteknya yang terjadi di PT. JayaMas Dwi Perkasa para pekerja/buruh di PHK dan hak para buruh untuk mendirikan serikat buruh tidak dipenuhi oleh Perusahaan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang terkena PHK akibat mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan untuk mengetahui upaya hukum bagi pekerja/buruh terhadap pemutusan hubungan kerja di PT. JayaMas Dwi Perkasa (SIERRA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis menurut Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sedangkan data yang digunakan adalah jenis data bersifat kualitiatf. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa (1) Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT.JayaMas Dwi Perkasa akibat mendirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak memenuhi unsur dan batal demi hukum (2) Sedangkan Upaya yang dapat dilakukan yakni Pekerja/Buruh Meminta perlindungan hukum ke Dinas Ketenagakerjaan, Kota Bandung untuk melakukan Mediasi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum; buruh yang terkena PHK; serikat pekerja/serikat buruh;
Subjects: Law > Conflict of Law
Criminal Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Rasyida Rofiatun Nisa
Date Deposited: 24 Jan 2019 08:18
Last Modified: 24 Jan 2019 08:18
URI: https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/18293

Actions (login required)

View Item View Item