Implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut

Fauzi, Mohamad Iqbal (2018) Implementasi pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut. Diploma thesis, Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (104kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (114kB) | Preview
	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) | Request a copy

Abstract

Pemberian bantuan hukum adalah instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bantuan hukum juga merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM yang bersifat nonderogable rights, yaitu sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Fenomena yang terjadi di kabupaten Garut masih kurangnya informasi tentang program bantuan hukum cuma-cuma yang mengakibatkan ada masyarakat yang tidak menguruskan sengketanya ke pengadilan dan lebih memilih menyelesaikan dengan cara di bawah tangan yang dalam hal ini sengketa hukum keluarga. Akan tetapi Advokat selaku pemberi bantuan hukum cukuplah banyak di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut, implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut, mengetahui faktor penghambat dan faktor penunjang dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan Agama Garut. Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa bantuan hukum cuma-cuma selain memberikan pelayanan hukum pada masyarakat miskin juga mampu memberikan pendidikan penyadaran hak untuk masyarakat miskin serta perubahan sosial masyarakat ke arah peningkatan kesejahteraan, dan ketidak mampuan seseorang tidak boleh menghalanginya untuk mendapatkan keadilan. Serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputu 5 faktor yaitu, hukum, penegak hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data untuk mendeskripsikan masalah utama adalah sumber data primer (penelitian lapangan) dan sumber data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian (1) Prosedur bantuan hukum cuma-cuma pihak datang ke LBH membawa dokumen yang berkenaan dengan perkara dan surat keterangan tidak mampu, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 (2) pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma untuk masyarakat miskin oleh advokat di Pengadilan Agama Garut sudah terlaksana tetapi belum efektif, yang disebabkan faktor internal seperti minimnya advokat yang mengabdi di LBH, lokasi LBH yang jauh dari pengadilan, faktor eksternal seperti aturan memverifikasi kelayakan yang masih umum, masyarakat tidak tahu program bantuan hukum cuma-cuma, kebiasaan masyarakat menyelesaikan melalui P3N karena beranggapan mahalnya biaya pengadilan (3) faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta terbatasnya kuota bantuan hukum cuma-cuma. Faktor penunjangnya adalah hubungan baik antara Pengadilan, Posbakum, LBH, mulai meningkatnya kesadaran perangkat KUA, Desa, serta adanya website Lembaga Bantuan Hukum Guntur.

Actions (login required)

View Item