Hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat

Abdimanap, Diman (2014) Hak asuh anak pasca perceraian di luar pengadilan agama dihubungkan dengan kesadaran hukum masyarakat desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (540kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (585kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1) menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. Namun pada masyarakat desa sirnajaya yang bercerai di Luar Pengadilan Agama telah terjadi hak asuh anak yang berumur 3 tahun pemeliharaannya berada pada pihak ayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep hak asuh anak bagi yang bercerai di luar Pengadilan Agama. Untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat yang bercerai di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikaitkan dengan hak asuh anak . Penelitian ini berdasarkan pada kerangka pemikiran bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf a pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau belum mumayyiz adalah hak ibunya dan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Maka berdasarkan hal tersebut ada ketidak sesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus (case study) yang diarahkan pada suatu penelitian yang intensif terhadap suatu satuan analisis tertentu. Adapun obyek yang diteliti untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas adalah intansi terkait (Pengadilan Agama), tokoh masyarakat dan pelaku perceraian di luar pengadilan agama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak (hadhanah) pada perceraian di luar Pengadilan Agama Desa Sirnajaya Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat terjadi karena masyarakat masih kurang sadar hukum dan mengetahui batasan umur tentang hak asuh anak (hadhonah) apabila terjadi perceraian, sehingga hak asuh anak cenderung berada dalam penguasaan ayah tanpa memperdulikan apakah anak tersebut sudah mumayyiz atau belum. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesadaran hukum masyarakat rendah sehingga banyak perceraian dilakukan di luar pengadilan agama adalah: Faktor ekonomi, jarak yang terlalu jauh dengan lokasi Pengadilan Agama, awam dengan peraturan perundang-undangan, lemahnya kesadaran terhadap hukum, kondisi sosial kemasyarakatan yang kurang baik dan kurangnya penyuluhan tentang pentingnya kesadaran hukum khususnya tentang konsep hak asuh anak (hadhonah).

Actions (login required)

View Item