Taghayyur Al-Ahkam Dalam Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No : 30/Sm/Mtt/Iii/ 2005 Ke No : 6/Sm/Mtt/Iii/2010 Tentang Hukum Merokok

AHMAD, ILHAM (2016) Taghayyur Al-Ahkam Dalam Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No : 30/Sm/Mtt/Iii/ 2005 Ke No : 6/Sm/Mtt/Iii/2010 Tentang Hukum Merokok. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (190kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (801kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (405kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (703kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (890kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 8_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (471kB) | Preview

Abstract

Dalam pandangan hukum Islam klasik, hukum merokok masih merupakan masalah kontroversi. Artinya, ada hal-hal yang memang tidak bisa dipandang hitam putih dalam agama, dan hal ini termasuk hukum rokok. Dalam (PP) 81/ Kesehatan, di dalamnya dapat ditangkap adanya upaya menuju pengurangan ba haya merokok. Jauh sebelum itu, Muhammadiyah di dalam keputusan tarjihnya ikut andil dalam menyoal permasalahan hukum rokok sehingga telah menghasil kan tiga produk keputusan yaitu: mubah, makruh dan haram. Hal ini dapat dipahami, mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang keberadaannya diakui sebagai salah satu pionir dalam pembaharuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan hukum, ‘illat hukum serta sumber dan metode penetapan hukum, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah tentang hukum merokok . Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang Mu’amalah (Hukum Ekonomi Syari’ah), khususnya dalam penemuan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang ditetapkan dalam intitusi Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) PP Muhammadiyah, serta dapat menarik peneliti lain untuk mengembangkan lebih lanjut permasalahan yang sama, dan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana para ulama Indonesia berdaya upaya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa putusan dalam arti hasil ijtihad ulama, sebagai produk pemikiran hukum Islam, dan respon terhadap tuntutan perubahan sosial dalam ruang dan waktu, tempat serta keadaan, produk ijtihad ini menjadi acuan dalam pengamalan hukum Islam. oleh karena itu, perumusan putusan secara metodologis, filosofis yang berintikan keadilan, ke mashlahatan, dan kebenaran, serta nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, merupakan keharusan. Ijtihad, perubahan hukum sosial dan alam yang menjadi lingkungan hidup manusia mempunyai hubungan kausalitas. Metode yang digunakan conten analisys karena bermaksud mengungkapkan pendapat dan buah pikiran ulama dengan pendekatan historic documenter me ngingat pokok permasalahan yang diteliti berhubungan dengan penguraian dan penjelasan masalah yang telah lalu melalui sumber dokumen. Teknik pengumpul an data yang digunakan teknik kartografi dengan menggunakan metode analisis data deskriftif-analisis. Landasan teori dalam mengkaji aspek maslahat dalam hukum rokok ini menggunakan teori al-Syathibi, metode qiyas, metode analisis mafhum, istishlah, istihsan, dan ‘urf. Sedangkan pengkajian tentang perubahan hukum menggunakan teori Ibn Qayim, teori istishlah, istihsan, dan ‘urf dengan mengutif ayat al-Qur’an tentang perubahan yang dinamis, inovatif dan konstruktif. Hasil penelitian memperoleh gambaran yang jelas mengenai fatwa hukum merokok MTT PP Muhammadiyah Bahwa: 1). Teori perubahan hukum Ibn Qayim dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan hukum rokok yang berubah dari masa-kemasa sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi khususnya setelah adanya penemuan-penemuan medis tentang manfaat dan madharat rokok bagi kesehatan; 2). Bahwa pola penalaran Bayanî yang dijadikan sebagai ’illat hukum dalam penetapan hukum rorkok mengakibatkan hukum rokok bisa berubah; 3). Bahwa penggunaan metode dan pendekatan yang berbeda dapat menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Dengan adanya pola yang berbeda dalam berijtihad maka akan menjadi lahan yang sangat subur bagi para mujtahid untuk memberikan nuansa-nuansa baru dalam meninterpretasikan sebuah nash, sehingga hukum Islam itu menjadi ”jamani”, elastis namun tetap dalam mainstream yang tepat.

Actions (login required)

View Item