Konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/8/PBI/2017

Sintiawati, Santi (2018) Konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/8/PBI/2017. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (241kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (356kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (831kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (649kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) merupakan akad pembiayaan dalam rangka mengatasi kesulitan jangka pendek syariah dengan tujuan untuk menstabilkan sistem keuangan perbankan syariah juga untuk memberikan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah yang ada di Indonesia. Mengenai ketentuan akad yang mengatur akad pembiayaan tersebut adalah Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017. Namun, akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam PBI menggunakan satu akad saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Fatwa DSN￾MUI yang menyebutkan bahwa akad tersebut menggunakan tiga akad. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES). Serta untuk mengetahui konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN-MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017. Kerangka pemikiran ini didasarkan bahwa akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) harus sesuai dengan klasifikasi akad di dalam fiqh muamalah, yaitu akad tersebut termasuk kedalam akd tijarah dan akad terhindar dari identifikasi akad seperti tadlis, prinsip la tazlimuna wa la tuzlamunseperti gharar, ikhtikar, ba’i najsy, dan riba. Selain itu juga harus sesuai dengan prinsip syariah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamUndang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2016, Fatwa DSN-MUI dan PBI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peundang-undangan dan normatif analisis perbandingan hukum (approach of legal system). Sumber dan jenis data yang digunakannya adalah data sekunder berupa Fatwa DSN-MUI No. 109/DSN￾MUI/II/2017 dan PBI No. 19/4/PBI/2017. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah; 1) Konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) menurut Hukum Ekonomi Syariah (HES) adalah bahwa penggunaan akadnya sama dengan pembiayaan qardh. Akad qardh yaitu akad mengenai pinjam-meminjam (perutangan) antara kreditur dan debitur yang wajib dikembalikan oleh debitur sesuai pokok pinjamannya berdasarkan waktu yang telah ditetapkan dan tidak disyaratkan adanya jaminan. 2) Konsep akad Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah (PLJPS) dalam Fatwa DSN-MUI adalah konsep akad yang digunakannya adalah tiga akad, sedangkan dalam PBI hanya menggunakan satu akad saja.

Actions (login required)

View Item