Implementasi peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun 2011 tentang bangunan gedung: penelitian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang

Zakiyah, Luluatu (2018) Implementasi peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 15 tahun 2011 tentang bangunan gedung: penelitian di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (115kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (266kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (329kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (608kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan yang pesat di suatu wilayah dapat berpengaruh dengan peningkatan pelayanan publik, karena berkaitan dengan pendataan penduduk. Bukan hanya masyarakatnya saja yang didata, namun tempat tinggal nya juga perlu terdata dengan baik dan menggunakan Izin Mendirikan Bangunan yang sah. Perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sebuah pembangunan karena berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang), yang mana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teori yang digunakan adalah Implementasi Kebijakan dari Edward III. Terdapat 4 (empat) Indikator Keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Edward III, yakni : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi. Penulis menemukan adanya penetapan kebijakan yang masih belum sejalan dengan pelaksanaan yang ada, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti penting dan manfaat memiliki IMB, faktor keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan IMB, serta mekanisme koordinasi yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Jelaslah bahwa sistem perizinan merupakan hal penting pada setiap kegiatan mendirikan bangunan supaya pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan perencanaan kota secara efektif dan efisien agar terwujudnya pembangunan kota yang terarah, serta tidak bertentangan arah dengan tujuan awal penggunaannya yang telah ditetapkan.

Actions (login required)

View Item