Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasah DUsturiyah)

Insan, Desi Rojaul (2018) Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasah DUsturiyah). Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (167kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (106kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (546kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (606kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) | Request a copy

Abstract

ABSTRAK Desi Rojaul Insan. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Majalengka Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (Tinjauan Siyasah Dusturiyah) Negara Indonesia berbentuk kesatuan. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi dan asas pembantuan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, subjek hukum dalam pemerintahan daerah terdiri dari: (i) pemerintah daerah kabupaten, (ii) bupati, selaku kepala pemerintah daerah kabupaten, dan (iii) DPRD Kabupaten. Secara konstitusional, fungsi DPRD diantaranya fungsi legislasi yang diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Proses dan mekanisme pembuatan Peraturan Daerah di DPRD Kabupaten Majalengka. 2) Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam dalam pelaksanaan legislasi di Kabupaten Majalengka dan 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Sedang, sebagai negara demokrasi Indonesia menganut konsep Trias Politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Legislatif di daerah berada dalam kekuasaan DPRD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak menyebutkan dengan jelas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karena itu dalam hukum Islam DPRD diasosiasikan dengan istilah majelis syura. Titik temu antara kepemimpinan Islam dan demokrasi terdapat dalam konsep syura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang dimanfaatkan berupa data primer dan sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi denan anaisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) alur proses pembuatan peraturan daerah di DPRD Kabupaten Majalengka melalui tahapan Perencanaan-Penyusunan-Pembahasan-Penetapan-Pengundangan-Penyebarluasan, tetapi dalam bagian tahapan tersebutada yang tidak dilakukan. 2) Hubungan Fungsional antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam legislasi terletak dalam inisiatif, DPRD sebaiknya lebih banyak mengajukan rancangan Peraturan Daerah karena adanya hak inisiasi DPRD, seedangkan hubungan struktural DPRD dan Pemerintah Daerah adalah mitra kerja dalam pelaksanaaan otonomi daerah. 3) Tinjuan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Majalengka bahwa pelaksanaan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Islam dikenal konsep pemisahan kewenangan majelis syura dan eksekutif.

Actions (login required)

View Item