Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dihubungkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Ramdani, M. Alwi Khoiri (2018) Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dihubungkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (91kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (108kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berakibat pada perubahan kedudukan lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara karena memegang penuh kedaulatan rakyat dan Presiden yang kedudukannya untergeordnet atau mandataris MPR, pasca Perubahan UUD 1945 menjadi lembaga yang setara. Perubahan kedudukan tersebut dilandasi pemikiran pemisahan kekuasaan negara, dimana kekuasaan negara tidak boleh terpusat dalam satu lembaga negara. Kekuasaan negara tersebut harus terpisah satu sama lain dan masing-masing lembaga negara dihubungkan dalam kerangka checks and balances. Implikasi perubahan UUD 1945 tersebut berakibat pula pada perubahan kewenangan lembaga-lembaga negara, termasuk hilangnya kewenangan MPR memilih Presiden dan Wakil Presiden karena pemilihannya diserahkan secara langsung kepada rakyat. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945, MPR berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mengetahui dan memahami akibat hukum adanya kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu teori lembaga negara. Sebagai turunannya, menggunakan teori pemisahan kekuasaan (separation of power) sebagai teori menengah (middle theory). Kemudian menggunakan teori kepastian hukum sebagai teori aplikatif (Applied theory). Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis data ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan; Pertama, Kewenangan MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak sama sekali mengembalikan Presiden sebagai mandataris MPR, melainkan suatu wujud konsistensi perapan prinsip bernegara yang berlandaskan nilai permusyawaratan rakyat. Kedua, akibat hukum dari Kewenangan MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berupa lahirnya suatu keadaan hukum baru yaitu dari seorang calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sah dan legal.

Actions (login required)

View Item